32 Ribu Pegawai MBG Jadi ASN, Kebijakan Ini Tuai Sorotan Publik

Soloupdate.com – Pemerintah resmi mengangkat sekitar 32 ribu pegawai program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) berstatus PPPK. Kebijakan ini bertujuan menjamin keberlanjutan program strategis nasional, namun juga memunculkan perhatian publik terkait keadilan pengangkatan ASN di sektor lain.

Pengangkatan 32 ribu pegawai MBG menjadi ASN menandai langkah pemerintah dalam memperkuat tata kelola program strategis nasional. Dengan status ASN-PPPK, pegawai MBG memperoleh kepastian hukum, penghasilan, dan perlindungan kerja.

Namun, kebijakan ini juga memunculkan diskusi publik terkait keadilan pengangkatan ASN, terutama bagi tenaga honorer di sektor pendidikan dan layanan publik lainnya.

Ringkasan Cepat Pegawai MBG Jadi ASN

• Jumlah: ±32.000 pegawai MBG

• Status: ASN berstatus PPPK

• Fokus jabatan: Jabatan inti & strategis MBG

• Tujuan: Menjamin keberlanjutan program MBG

• Respons publik: Apresiasi sekaligus kritik kebijakan

Apa Arti Status ASN-PPPK bagi Pegawai MBG?

Status ASN-PPPK berarti pegawai:

• Terikat kontrak kerja berbasis kinerja

• Menerima gaji sesuai standar pemerintah

• Mendapat jaminan hukum dan sosial, dan jaminan kerja

• Hak cuti dan jaminan sosial

• Kontrak kerja berbasis kinerja

Catatan penting: Pengangkatan ini bukan berarti otomatis menjadi PNS.

Dasar Hukum Pengangkatan Pegawai MBG

Pengangkatan mengacu pada:

• Peraturan Presiden tentang tata kelola MBG

• Undang-Undang ASN

• Peraturan Pemerintah tentang PPPK

Mengapa Pegawai MBG Diangkat Jadi ASN?

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan program strategis nasional yang membutuhkan:

• Kepastian SDM jangka menengah–panjang

• Stabilitas operasional

• Akuntabilitas anggaran negara

Karena itu, pemerintah memilih skema ASN-PPPK untuk:

• Menjaga kualitas layanan gizi nasional

• Memastikan tanggung jawab hukum dan administratif

• Menghindari ketergantungan pada tenaga informal

Dampak Kebijakan

✔ Profesionalisasi layanan gizi
✔ Kepastian SDM program MBG
⚠ Isu kecemburuan sosial
⚠ Tuntutan evaluasi kebijakan ASN

 Siapa Saja yang Termasuk Pegawai MBG yang Diangkat?

Tidak semua personel dapur MBG diangkat menjadi ASN. Yang termasuk dalam skema ini umumnya adalah:

• Kepala satuan pelayanan MBG

• Ahli gizi

• Akuntan / pengelola administrasi

• Jabatan teknis strategis

⚠️ Relawan dan tenaga operasional harian tidak otomatis masuk skema ASN.

Dasar Hukum Pengangkatan Pegawai MBG Jadi ASN

Pengangkatan pegawai MBG menjadi ASN mengacu pada:

• Peraturan Presiden tentang Tata Kelola Program MBG

• Undang-Undang ASN

• Peraturan Pemerintah tentang PPPK

Dalam regulasi tersebut, pegawai MBG pada jabatan inti dapat diangkat sebagai PPPK sesuai ketentuan perundang-undangan.

Dampak Pengangkatan 32 Ribu Pegawai MBG Jadi ASN

✅ Dampak Positif

✔ Kepastian status dan penghasilan
✔ Profesionalisasi layanan gizi nasional
✔ Akuntabilitas program MBG

⚠️ Dampak yang Dipersoalkan

• Kecemburuan sosial di kalangan honorer sektor lain

• Tuntutan keadilan kebijakan ASN

• Dorongan evaluasi rekrutmen PPPK lintas sektor

Respons Publik dan Isu Keadilan Kebijakan

Sebagian kalangan menilai pengangkatan ini:

• Perlu diapresiasi karena menjamin program strategis

• Perlu dievaluasi agar tidak menimbulkan ketimpangan dengan tenaga honorer pendidikan dan sektor lain

Isu utama yang disorot adalah keadilan prosedural, bukan sekadar jumlah ASN yang diangkat.

Apakah Pengangkatan ASN MBG Akan Bertambah?

Pemerintah membuka peluang:

• Evaluasi berkala program MBG

• Penyesuaian kebutuhan SDM

• Pengangkatan tambahan jika dibutuhkan

Namun, kebijakan lanjutan tetap mempertimbangkan:

• Kemampuan fiskal negara

• Kebutuhan layanan

• Efisiensi birokrasi

FAQ – Pertanyaan Umum tentang 32 Ribu Pegawai MBG Diangkat Jadi ASN

Apakah pegawai MBG otomatis jadi PNS?

Tidak. Mereka diangkat sebagai ASN berstatus PPPK, bukan PNS.

Apakah semua pegawai dapur MBG diangkat ASN?

Tidak. Hanya jabatan inti dan strategis yang masuk skema PPPK.

Apa keuntungan menjadi ASN-PPPK MBG?

Status hukum jelas, gaji resmi negara, perlindungan kerja, dan kontrak berbasis kinerja.

Mengapa kebijakan ini menuai kritik?

Karena masih banyak tenaga honorer di sektor lain yang belum mendapatkan status ASN.

Apakah kebijakan ini bisa direvisi?

Secara regulasi, kebijakan dapat dievaluasi atau disesuaikan sesuai kebutuhan nasional.

topik nugroho

Iam a master of education from one of the state universities in Yogyakarta, has a writers and travelling hobby in wordpress or blogger platform, I Have stayed at Raja Ampat and Yogyakarta City