Kereta Cepat Jadi Kontroversi: Eks KSAU Ungkap Alasan Penolakan di Halim dan Sikap Tegas ke Luhut

Soloupdate.com -Mantan KSAU Marsekal (Purn) Agus Supriatna buka suara soal penolakannya terhadap proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung di kawasan Halim. Simak alasan dan kontroversinya di sini.

Penolakan dari Kawasan Strategis Militer

Mantan Kepala Staf TNI Angkatan Udara (KSAU), Marsekal TNI (Purn) H. Agus Supriatna, kembali menjadi sorotan publik usai mengungkap kisah di balik penolakannya terhadap proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung (KCJB) yang melibatkan investor asing dari Tiongkok.

Dalam wawancara di kanal YouTube Anak Bangsa Channel (16 Oktober 2025), Agus mengaku menolak keras pembangunan stasiun KCJB di kawasan Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, karena dianggap mengancam fungsi strategis wilayah militer.

“Dulu betul-betul saya tolak, nggak boleh. Saya masih ingat pertama kali, tahu-tahu ada 5–6 orang Cina datang. Jangankan bahasa Indonesia, bahasa Inggris saja mereka tidak bisa. Bawa alat-alat ke Halim itu,” ujarnya.

“Saya Tangkap dan Sita Semua Barangnya”

Agus menuturkan bahwa saat itu ia langsung memerintahkan pasukannya untuk mengamankan seluruh pekerja asing yang masuk ke wilayah Halim tanpa izin resmi.

“Saya tangkap, suruh anak buah saya tangkap, sita semua barang-barangnya. WNA semua, tanpa izin. Kalau ada izin, masa saya tangkap,” tegasnya.

Insiden tersebut, menurut Agus, menjadi titik awal perdebatan antara institusi militer dan proyek strategis nasional. Ia bahkan menyebut ada upaya deportasi terhadap para tenaga kerja asing tersebut, meski belum memastikan apakah tindakan itu benar-benar terlaksana.

Ditelepon Luhut, Bukan Menteri BUMN atau Perhubungan

Hal mengejutkan terjadi ketika telepon masuk bukan dari pejabat BUMN atau Kemenhub, melainkan dari Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan.

“Saya bingung juga, kok yang telepon saya bukan Menteri BUMN, bukan juga Menteri Perhubungan, loh kok malah Bapak Luhut. Saya berpikir positif saja, mungkin beliau bantu memastikan langkah saya benar,” katanya.

Kisah ini menambah warna dalam dinamika komunikasi antar-lembaga pemerintahan terkait proyek infrastruktur besar tersebut.

Kereta Cepat dan Luka Finansial yang Tak Kunjung Sembuh

Agus menilai, proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung hingga kini masih menjadi beban keuangan negara. Menurutnya, utang proyek terus membengkak, sementara tingkat keterisian penumpang belum mencapai kapasitas optimal.

“Utangnya kayak begitu bertambah tiap tahun, merugi. Kapasitas aja maksimum sampai 40 persen. Tapi DPR kan diam semua, makanya saya juga ikut diam,” keluhnya.

Berdasarkan laporan keuangan dan evaluasi publik, proyek KCJB memang menghadapi tantangan besar: dari biaya pembangunan yang membengkak hingga pembiayaan utang yang tak seimbang dengan pendapatan operasional.

Dukung Langkah Menkeu Purbaya Tolak Bayar Utang Kereta Cepat

Agus juga menyatakan dukungan penuh terhadap Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang menolak penggunaan APBN untuk menutup utang proyek KCJB.

“Sudah disampaikan seperti ini, menolak membayar utang kereta cepat, saya setuju sekali dengan Pak Purbaya. Dan harus terus nih, tetap komitmen dengan apa yang beliau sampaikan,” ujarnya.

Langkah Purbaya ini dinilai sebagai tindakan berani di tengah kritik terhadap penggunaan dana publik untuk proyek yang dinilai belum memberikan manfaat maksimal bagi rakyat.

Analisis: Infrastruktur, Kedaulatan, dan Tata Kelola

Penolakan KSAU Agus Supriatna membuka kembali perdebatan soal keseimbangan antara pembangunan infrastruktur dan kedaulatan nasional.
Kawasan Halim memiliki fungsi strategis pertahanan udara yang tidak bisa diganggu oleh proyek sipil tanpa pertimbangan keamanan negara.

Selain itu, transparansi proyek dan keterlibatan asing dalam proyek infrastruktur vital menjadi sorotan penting dalam pengawasan publik terhadap kebijakan pemerintah.

FAQ: Isu Kereta Cepat Jakarta–Bandung

1. Kenapa proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung menuai kontroversi?
Karena dianggap tidak efisien secara finansial, biaya proyek membengkak dari rencana awal, dan melibatkan utang besar dari luar negeri.

2. Apa alasan KSAU Agus Supriatna menolak proyek ini?
Karena proyek melanggar aturan militer dengan masuk ke kawasan strategis Halim tanpa izin dan dianggap mengancam kedaulatan pertahanan udara.

3. Siapa yang terlibat dalam proyek KCJB?
Proyek ini merupakan kerja sama antara Indonesia dan Tiongkok, di bawah konsorsium PT KCIC yang beranggotakan BUMN dan investor asing.

4. Apa dampaknya terhadap keuangan negara?
Proyek KCJB disebut masih merugi dan menambah beban utang, sementara kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi belum signifikan.

5. Bagaimana sikap pemerintah saat ini?
Kementerian Keuangan menolak menggunakan APBN untuk menutup utang proyek, sementara evaluasi efisiensi dan operasional KCJB terus dilakukan.

Kesimpulan

Penolakan mantan KSAU Agus Supriatna bukan sekadar peristiwa masa lalu, tapi cermin dari pentingnya integritas dan kehati-hatian dalam pembangunan nasional.
Proyek infrastruktur strategis seperti Kereta Cepat memang membawa kemajuan, tetapi tanpa tata kelola yang bersih dan visi jangka panjang, justru bisa menambah beban bagi negara.

Sumber referensi:

• YouTube Anak Bangsa Channel – Wawancara Eks KSAU Agus Supriatna (16/10/2025)

• [Bisnis Indonesia – Evaluasi Keuangan KCJB 2025]

• [Kemenkeu.go.id – Pernyataan Menkeu Purbaya terkait proyek strategis nasional]

topik nugroho

Iam a master of education from one of the state universities in Yogyakarta, has a writers and travelling hobby in wordpress or blogger platform, I Have stayed at Raja Ampat and Yogyakarta City