Aksi Besar Warga Pati Menuntut Bupati Sudewo Mundur
Soloupdate.com- Rabu, 13 Agustus 2025, Kabupaten Pati mengalami titik didih politik lokal. Ribuan hingga ratusan ribu warga yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Pati Bersatu menggelar aksi damai menuntut pengunduran diri Bupati Sudewo. Aksi masyarakat yang bergerak spontan ini mencerminkan kejenuhan publik terhadap deretan kebijakan kontroversial kepala daerah mereka.
Awal Gelombang Aksi: Ketidakpuasan yang Mencapai Titik Tersu
Aksi pengunduran diri ini dipicu oleh beberapa kebijakan yang dinilai merugikan rakyat, termasuk:
-
Pemecatan sepihak terhadap puluhan tenaga honorer di RSUD RAA Soewondo tanpa pesangon, termasuk mereka yang telah mengabdi puluhan tahun
-
Kebijakan menaikkan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-P2) hingga 250%, yang membuat beban warga melonjak drastis; meski akhirnya dibatalkan, dampaknya sudah menimbulkan amarah massal
Gelombang Demonstrasi dan Respon Kepala Daerah
Massa mulai memadati Alun-Alun dan Kantor Bupati sejak pagi, disertai mobil komando, tenda, serta pasokan logistik dari warga untuk mendukung aksi. Dalam spanduk dan orasi, mereka menyampaikan tuntutan tegas: “Turunkan Bupati Sudewo sekarang juga!”
Bupati Sudewo kemudian muncul meminta maaf, membatalkan kenaikan PBB-P2, serta menarik pernyataannya yang menantang massa untuk bermassa datang dalam jumlah besar. Meski begitu, kepercayaan publik tampak telah tergerus
Akar Krisis: Transparansi dan Rasa Keadilan
Menurut akademisi budaya dan pengamat sosial, akar protes ini bukan semata soal kebijakan fiskal, tetapi soal cara pemerintah berkomunikasi dan mempertimbangkan keadilan sosial Ketidaksesuaian antara penegasan kebijakan dengan sensitivitas rakyat menjadi katalis protes massif ini.
Ke Mana Arah Selanjutnya?
Demonstrasi secara luas, termasuk penutupan sekolah dan penggalangan donasi publik, menunjukkan bahwa penolakan ini bersifat terorganisir dan berkelanjutan Konflik ini kini berada di tangan DPRD dan Kementerian Dalam Negeri terkait opsi pencopotan atau pelengseran.
Kesimpulan
Fenomena “Turunkan Bupati Sudewo Pati” bukan hanya sekadar tuntutan administratif, tetapi refleksi aspirasi rakyat terhadap keadilan, transparansi, dan keberpihakan kebijakan lokal. Demonstrasi historis ini menggambarkan bahwa dalam demokrasi, legitimasi kepala daerah tetap harus dijaga, terutama melalui komunikasi yang matang dan keputusan publik yang proporsional.
Iam a master of education from one of the state universities in Yogyakarta, has a writers and travelling hobby in wordpress or blogger platform, I Have stayed at Raja Ampat and Yogyakarta City
